Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

Daftar pertanyaan yang sering diajukan terkait biaya taksi:

Q: Izin bertanya, misalnya Satuan Biaya Taksi Jakarta (dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri) Rp. 256.000,- berarti dalam RAB untuk hitungannya Rp. 256.000 PP atau Rp. 512.000,- PP ?

A:

Dalam RAB, detil akun yang dicantumkan adalah sebagai berikut:
1. Satuan biaya taksi Jakarta sebesar 2 x 256.000
2. Satuan biaya taksi Kota tujuan sebesar 2 x harga satuan taksi kota tujuan.

Dengan kalimat yang sederhana, berarti di dalam RAB yang dicantumkan adalah sebesar Rp512.000,- PP.

Q: Bisakah uang taxi, diganti dengan bensin pada tgl perjalanan pergi dan pulang ke dan dari bandara?

A: Pada prinsipnya pelaksanaan perjalanan dinas adalah at cost. Pengeluaran yang tidak dapat diperoleh bukti dukung, dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil. Secara prinsip dimungkinkan selama memenuhi asas kepatutan dan kewajaran.