Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus setiap 6 (enam) tahun berhak atas Cuti Besar. Sebagai contoh, Sdr. DIN diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 dan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 1 Desember 2008 Sdr. DIN berhak atas Cuti Besar dan diajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Cuti Besar yang tidak diambil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya tetapi keterlambatan pengambilan Cuti Besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan Cuti Besar yang berikutnya. Sebagai contoh, Sdr. DIN berhak atas Cuti Besar pada tanggal 1 Desember 2008, tetapi karena sesuatu sebab, Cuti Besar itu baru diambilnya pada tanggal 1 Desember 2010. Dalam hal yang demikian, Sdr. DIN baru berhak atas Cuti Besar yang berikutnya pada tanggal 1 Desember 2016.

Apabila terdapat suatu kepentingan dinas yang mendesak, pemberian Cuti Besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bahwa selama masa penangguhan itu diperhitungkan sebagai hak untuk mendapatkan Cuti Besar berikutnya. Sebagai contoh, Sdr. DIN telah berhak atas Cuti Besar pada tanggal 1 Desember 2008, tetapi karena ada tugas kedinasan yang mendesak, pelaksanaan Cuti Besar ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti selama 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, Cuti Besar tersebut baru dapat diberikan pada tanggal 1 Desember 2010.

Dalam hal yang demikian, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak atas Cuti Besar berikutnya pada 1 Desember 2014. Selama menjalankan Cuti Besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh (gaji tanpa tunjangan jabatan) termasuk tidak memperoleh TKPKN. PNS yang telah melaksanakan Cuti Tahunan dan akan mengambil Cuti Besar pada tahun yang bersangkutan, maka PNS tersebut harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan Cuti Tahunan.

Cuti Besar dapat digunakan oleh PNS untuk:

a. memenuhi kewajiban agama (salah satunya ibadah haji)

b. persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak Cuti Besar menjelang persalinan; atau

c. keperluan lainnya memberikan cuti.sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang PNS yang akan/telah menggunakan Cuti Besar berhak atas:

a. Cuti Bersama;

b. Cuti Tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan Cuti Besar;

c. Cuti Sakit;

d. Cuti Bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;

e. cuti karena alasan penting.