TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN JABATAN PNS

Dasar Aturan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

(1) Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan :

  1. Tunjangan keluarga;
  2. Tunjangan jabatan.

(2) Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diebrikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Pasal 16

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan

kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang ebrumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nya menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen)

dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Pasal 17

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.

(2) Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.

(2) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

Pasal 19

(1) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain.

(2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

  1. Apabila berlaku bagi selurh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  1. Apabila berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.