Surat Edaran Menpan-RB Terkait Pengadaan ASN 2019 Telah Terbit.

Pemerintah melalui MenPAN-RB dan BKN kembali lagi akan merekrut ASN tahun 2019 (CPNS dan PPPK) secara besar-besaran mulai Oktober tahun ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan ASN, dalam hal ini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan dilakukan dengan melihat analisa jabatan dan beban kerja dari instansi pemerintah.
Baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, yang ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan.
Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.
Untuk penerimaan CPNS 2019, diperkirakan ada sekitar 100 ribu formasi yang tersedia.

Berdasakan Surat Edaran Menpan RB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019, Perekrutan ASN Tahun 2019 kali ini untuk Formasi Daerah direncanakan yaitu 30% untuk CPNS dan 70% untuk PPPK, sedangkan untuk Formasi Pusat sendiri akan direncanakan 50% CPNS dan 50% PPPK.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat K/L/Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Isi kutipan dari Surat Edaran Menpan Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemeñntah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemenntah Nomor 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap instansi Pusat den Daerah wajib melaksanakan Anlisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang antara lain berisi kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun, dan diperinci untuk setiap tahun. Dokumen Peta Jabatan dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi e-Formasi paling lambat akhir Mei 2019.

Sehingga dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa, penerimaan CPNS kembali akan dilakukan pada tahun 2019 ini, yang waktu pendaftarannya diperkirakan mulai bulan Oktober 2019

Dokumen persyaratan yang harus Anda persiapkan mulai dari sekarang adalah tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diminta pada penerimaan CPNS tahun 2018 yang lalu.

Dokumen Persyaratan Pendaftaran CPNS 2019
Walaupun dokumen persyaratan pendaftaran CPNS 2019 tidak jauh berbeda dengan pendaftaran cpns tahun yang lalu, serta pendaftaran cpns 2019 juga belum dibuka, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen penting tersebut.

Mengacu pada pendaftaran CPNS 2018, berikut ini dokumen-dokumen penting yang harus Anda siapkan untuk pendaftaran cpns 2019 nanti, diantaranya:

Untuk tenaga profesional, persyaratan atau dokumen yang bisa dipersiapkan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP

  2. Fotokopi Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir

  3. Surat keterangan akreditasi dari BAN PT.

  4. Pas foto terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 4 lembar – latar belakang merah.

Dokumen tambahan bagi lulusan D III dan SMA/sederajat antara lain:

  1. Materai Rp 6.000

  2. Fotokopi KTP

  3. Fotokopi ijazah/STTB

  4. Fotokopi ijazah SD

  5. Fotokopi ijazah SLTP

  6. Fotokopi ijazah SLTA.

Syarat mendaftar CPNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017, Pasal 23 Ayat (1), pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS.

Selain itu, juga harus memenuhi 10 (sepuluh) persyaratan berikut:

  1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;
  6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
  9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  10. Persyaratan tambahan untuk masing-masing formasi ditentukan oleh PPK K/L/D.

Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden, yakni paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.