Pegawai Honorer Dapat THR Tidak Sih ?

Kesimpangsiuran apakah pegawai honorer dan non-PNS mendapatkan tunjangan hari raya (THR) layaknya PNS akhirnya terjawab sudah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer dan pegawai pemerintah provinsi (pemprov).

Dikutip dari laman resmi Facebook Sri Mulyani, Jum’at (25/5/2018), Menkeu memberikan penjelasan lengkap pemberian THR bagi pegawai honorer di Pusat yaitu Kementerian Lembaga, THR bagi pegawai honorer ataun non PNS yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah dan pemberian THR untuk guru daerah.

Pegawai honorer instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan prambakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR,” kata Menkeu dikutip dari laman Facebook-nya, Sabtu (26/5/2018).

Dia mengatakan, anggaran THR untuk pegawai kontrak sudah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Saat ini satuan kerja (satker) pemerintah pusat tengah memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan. Diharapkan, mereka akan menerima THR sebelum Lebaran.

Selain pegawai honorer, pegawai nonPNS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat juga ikut kebagian jatah THR. Seluruh pegawai nonPNS yang mendapatkan THR tersebut yaitu pegawai yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan pegawai nonPNS yang diangkat oleh Kepala Satker

Bagaimana dengan pegawai nonPNS dan honorer di daerah?

Mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau Non PNS yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah:

(1) THR untuk Non-PNS di Daerah, sesuai Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018 a.l diatur :

(a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

(b) Mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi Non PNSD, karena honor bagi tenaga Non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

(3) Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

(4) Untuk Cleaning Service (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR.

Sementara itu, untuk supir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir.