Anda sangat berharap untuk menjadi CPNS? Tapi sayang ya tahun 2016 ini pun CPNS belum ada kabarnya. Infonya sih karena memang ada moratorium. Jadi bagi anda yang berharap jadi CPNS 2016 mending mencari tujuan lain atau jika memang ngebet maka anda bisa mulai dari sekarang pindah ke daerah yang dikecualikan dari moratorium CPNS 2016.

Ternyata ada 3 Provinsi yang dikecualikan dari Moratorium. 3 Provinsi itu adalah Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat, So bagi yang mau menjadi CPNS 2016  tentu peluangnya akan lebih besar di tiga daerah itu.

Sebelum direshuffle, Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan surat dengan nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016.

Dalam surat yang ditandatangani Yuddi pada 25 Juli, itu menyatakan bahwa pemerintah pada 2016 ini membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistemcomputer assited test (CAT).

Selain itu, lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016, itu menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan agar moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini. “Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan formasi CPNS pada tahun 2016 ini, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru,” ujar Badrun, Jumat (29/7).

Badrun juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Kemenpan-RB agar diberikan arahan lebih lanjut. Namun untuk menyusun kualifikasi dan formasi diyakini Badrun tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula usulan telah disampaikan kepada Kemenpan-RB.

Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang berintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman  Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya.

Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melakukan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan ajuan kita dapat terpenuhi semuanya,” tambahnya.

Dirinya juga bersyukur karena provinsi yang notabene merupakan daerah perbatasan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang dapat terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden. “Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan bisa menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya agar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya. (HUMAS KALTARA/ags)http://www.menpan.go.id/berita-terkini/119-berita-daerah/5355-dikecualikan-dari-moratorium-penerimaan-cpns-kaltara-segera-berkoordinasi-dengan-kementerian-panrb